Riauhub.com – Setelah Forum Komunikasi Ketua RT/RW Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, giliran Ketua RW se-Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan. Pekanbaru Kota menolak bantuan sosial (bansos) Covid-19 dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Berita acara penolakan tersebut ditandatangani pada Ahad, 26 April 2020 oleh enam ketua RW di Kelurahan Tanah Datar. Enam ketua RW yang meneken berita acara penolakan tersebut adalah: Ketua RW 1 M Yazul Lasim, Ketua RW 3 Rusdi, Ketua RW 4 Ermaneli, Ketua RW 5 Edrianto Syanur, Ketua RW 6 Syamsir dan Ketua RW 7 OK Tabrani, SH.

Mereka menolak bansos untuk warga terdampak wabah virus corona tersebut karena jumlah kepala keluarga (KK) yang menerima tidak sesuai dengan data yang diusulkan ketua RT dan RW.

”Pada hari ini Minggu tanggal 26 April tahun 2020, kami seluruh RW di lingkungan Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, dengan ini menolak bantuan terdampak Covid-19 karena tidak sesuai dengan data yang dikirim oleh ketua RT & RW ke Pemerintah Kota Pekanbarun,” demikian bunyi alinea pertama pada berita acara penolakan tersebut.

”Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun,” bunyi alinea penutup dari berita acara penolakan itu.

BACA JUGA  Bayar Parkir di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru Sudah Bisa Secara Non Tunai

FK Ketua RW Simpang Baru Tolak Bansos

Sebelumnya diberitakan, Forum Komunikasi (FK) Ketua RT/RW Kelurahan Simpang Baru menolak bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Riau, untuk warga yang terdampak virus corona.

Penolakan dilakukan karena data penerima bansos tersebut tidak sesuai dengan data yang diajukan pihak RT/RW.

Penolakan itu ditegaskan Ketua FK RT/RW Simpang Baru, Sutomo Marsudi, yang didampingi Ketua LPM Abdurahman Pohan, Ketua FKPM Arman, Babinkamtibmas Bripka Febri Rosalin, Babinsa AM Tambunan, Lurah Simpang Baru dan seluruh ketua RT dan RW se-Kelurahan Simpang Baru, Ahad (26/4).

Dijelaskan Sutomo, jumlah penerima bantuan yang diusulkan ketua RT dan RW di Kelurahan Simpang Baru sebanyak 2.500-an KK. Namun data penerima mendapatkan bantuan dari Pemko hanya sebanyak 261 KK.

Jika bansos itu dipaksakan hanya diberikan kepada 261 KK, kata Sutomo, dipastikan akan terjadi gejolak hebat di tengah masyarakat.

”Tentunya ketua RT dan ketua RW yang akan menjadi sasaran amuk warga yang kecewa karena tidak mendapatkan bansos,” ujar Sutomo.

”Atas dasar itulah, kami seluruh ketua RT dan RW se-Kelurahan Simpang Baru, sejak tadi malam melakukan rapat hingga tadi pagi bersama tim distribusi dari Pemko Pekanbaru, yakni tim Tagana dari PT Sarana Pangan Madani (SPM) yang merupakan salah satu BUMD Pangan di Pekanbaru untuk menyatakan penolakan keras bantuan yang sangat tidak sebanding dengan jumlah KK yang kami ajukan. Lebih baik warga kami tidak dapat sama sekali, daripada akan menimbulkan gejolak hebat di tengah masyarakat,” sambungnya.

BACA JUGA  PSBB di Riau Ditandai dengan Penyemprotan Disinfektan Secara Serentak Di 6 Daerah

Sementara itu, perwakilan dari tim Tagana saat audiensi menyatakan bahwa pihaknya tidak punya kewenangan dan kapasitas untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan perangkat RT dan RW terkait jumlah penerima yang sangat sedikit tersebut.

”Kami di sini hanya bertugas untuk mendistribusikan bantuan saja. Terkait data penerima, itu kewenangan Dinas Sosial,” jelasnya.

Audiensi yang dilakukan dalam aula Kantor Lurah Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tersebut sempat ricuh. Sebab, perangkat RT dan RW sudah kesal sejak mendapatkan infomasi bahwa jumlah penerima bantuan tidak sesuai data yang mereka usulkan.

Usai audiensi, seluruh perangkat RT dan RW se-Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru langsung meninggalkan lokasi Kantor Lurah dan tetap komit tidak akan menerima bantuan untuk warga mereka yang jumlahnya tidak rasional.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here