Riauhub.com – Jelang kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab ke Kota Pekanbaru, Ketua FPI Kota Pekanbaru, Husni Thamrin diamankan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pekanbaru.

Husni Thamrin dijemput Selasa (24/11/2020) subuh oleh Polisi untuk menjalani pemeriksaan.

Keduanya lalu dibawa ke Polresta Pekanbaru.

Diamankannya M Husni Thamrin tersebut buntut dari pembubaran deklarasi penolakan Habib Rizieq Shihab oleh sejumlah ormas dan juga PWNU yang dilakukan FPI.

Selain M Husni Thamrin, M Nur Fajril yang juga anggota FPI turut diperiksa Polisi.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya mengungkapkan, Ketua FPI Pekanbaru dan seorang anggotanya diperiksa karena membubarkan secara paksa kegiatan deklarasi 45 organisasi masyarakat (Ormas) yang menolak kedatangan Habib Rizieq Shihab ke Pekanbaru, Senin (23/11/2020) kemarin.

“FPI membubarkan secara paksa deklarasi 45 elemen organisasi kemasyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat menolak kedatangan Habib Rizieq Shihab ke Pekanbaru,” ungkap Nandang kepada Kompas.com melalui keterangan tertulis Selasa malam.

“Pembubaran dilakukan mereka ini merampas hak-hak warga negara untuk berpendapat dan berkumpul di muka umum,” lanjutnya. 

Nandang menjelaskan, Deklarasi 45 elemen ormas dan tokoh tersebut sudah mengantongi izin di masa pandemi Covid-19.

“Izin mulai dari rekomendasi Satgas Covid-19, Surat Tanda Pemberitahuan (STP) Deklarasi serta memberitahu polisi untuk pengamanan kegiatan,” kata Nandang.

BACA JUGA  Siak Kedua Terbanyak Kasus Covid-19 di Riau, Gubri: Ini Harus Menjadi Perhatian Serius

Dia mengatakan, pembubaran kegiatan yang dilakukan FPI ini jelas-jelas melanggar undang-undang.

“Setiap warga negara berhak dan bebas bersuara dan berpendapat di muka umum. FPI malah membubarkan deklarasi,” sebut Nandang.

Husni Thamrin dan M Nur Fajril saat ini masih menjalani pemeriksaan penyidik Satreskrim Polresta Pekanbaru. “Sampai saat ini masih diperiksa secara intensif,” kata Nandang.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 45 organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan (OKP), organisasi keagamaan seperti MUI Kota Pekanbaru, PWNU.

Kemudian, Pemuda Pancasila, beberapa organigasi lintas agama serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Riau melakukan aksi deklarasi di gerbang kantor Gubernur Riau, Senin (23/11/2020).

Dalam kegiatan ini, gabungan ormas menyatakan menolak kehadiran Habib Rizieq Shihab datang ke Bumi Lancang Kuning. 

Mereka menyatakan dukungan terhadap tindakan tegas prajurit TNI-Polri terhadap orang atau kelompok radikal yang akan memecahbelah persatuan dan kesatuan bangsa.

Diujung aksi tersebut, nyaris terjadi kericuhan saat beberapa orang dari FPI Kota Pekanbaru mendatangi lokasi kegiatan.

Mereka lalu merebut pengeras suara dan berusaha mengambilalih panggung.

Sempat akan datangkan Habib Rizieq

Sepekan sebelum diamankan, M Husni Thamrin mengatakan akan mempersiapkan Syafari Dakwah Revolusi Akhlak yang akan dilakukan oleh Habib Rizieq Shihab di Kota Pekanbaru.

BACA JUGA  Terapkan New Normal di Pekanbaru, Firdaus Siapkan Perwako

Meskipun jadwalnya belum ditentukan, namun FPI Pekanbaru mengajukan di Desember atau Januari.

“Tiga minggu jelang hari H, kami akan kami kabarkan tanggal serta lokasinya ke seluruh pesantren, Mesjid dan para ulama di Riau. Sebab, yang mengatur jadwal dan agenda Habib Rizieq adalah FPI Pusat,” ujar Husni Thamrin pada Kamis (19/11/2020) lalu.

Untuk lokasi kemungkinan digelar di Mesjid An Nur jika lokasinya Dakwahnya di Pekanbaru.

Jika dakwah Syafari Revolusi Mental di Siak, lokasi akan digelar di Lapangan Siak.

Untuk penyambutan akan dilakukan oleh FPI Kota Pekanbaru, seluruh pesantren di Riau dan juga jama’ah Mesjid. Penyambutan akan dimulai di Bandara Sultan Syarif Kasim II.

“Terkait jumlah jemaah yang akan menyambut habib Rizieq kami tak bisa memperkirakan,” ujar Husni Thamrin.

Terkait penyambutan di Bandara SSK II, panitia pelaksana akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

FPI juga akan berkoordinasi dengan pemerintah, TNI dan Polri terkait akan digelarnya dakwah Syafari Revolusi Akhlak.

“Kami wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga Polri dan TNI. Tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kegiatan ini, sebab ini bukan untuk merongrong NKRI, tapi menyatukan umat agar negara kuat,” ujarnya.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here