Riauhub.com – Menteri Sosial Tri Rismaharini mendapati fakta-fakta yang mengejutkan terkiat dengan data penerima Bantuan Sosial yang digelontorkan pemerintah pusat.

Tak tanggung-tanggung ada belasa juta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bansos ternyata tak memiliki NIK.

Selain itu juga terdapat satu jutaan penerima bansos dengan NIK ganda dan ratusan ribu penerima bansos yang ternyata orangnya sudah meninggal dunia.

Kenyataan itu menjadikan Mensos direncanakan akan melakukan pembaharuan data penerima bansos dari pemerintah pusat agar lebih tepat sasaran

Menteri Sosial Tri Rismaharini bertandang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Risma datang untuk meminta masukan terkait pengendalian dana bansos agar tidak bocor atau terjadi korupsi.

BACA JUGA  Kemenhub: Kapasitas Penumpang Pesawat Akan Kembali 100 Persen Secara Bertahap

Dalam kesempatan itu KPK meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, saat ini terdapat 16,7 juta orang tercantum dalam DTKS, tetapi tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

“Ada 16.700.000 orang yang enggak ada NIK padahal ada di DTKS. Jadi Bu Risma kira-kira punya DTKS 97 juta, sebenarnya 16 juta ini kita enggak yakin orangnya ada atau enggak karena enggak ada NIK,” kata Pahala dalam konferensi pers, Senin (11/1/2021).

Menurut Pahala, sejak awal KPK telah merekomendasikan agar data 16,7 juta orang yang tercantum dalam DTKS itu dihapus. Data yang dihapus, kata Pahala, dapat diganti dengan data yang disimpan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

BACA JUGA  Kemenkes: Klaster Tarawih, Bukber, Perkantoran, hingga Mudik Sumbang Kenaikan Kasus Covid-19

“Itulah esensi pemadanan, ada yang dihilangkan dari Kemensos karena enggak punya NIK tetapi ada yang sebagian di Dukcapil itu dipindahkan,” ujar Pahala.

Selain itu, Pahala mengatakan, KPK juga mendapati ada 1,06 juta orang dalam DTKS yang memiliki NIK ganda dan 234.000 orang lainnya yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, KPK dan Kementerian Sosial juga sepakat untuk mempercepat proses pemadanan data tersebut agar penyaluran bantuan sosial nantinnya dapat lebih tepat sasaran.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here