Riauhub.com – Kota Pekanbaru hingga kini masi disibukkan dengan persoalan pengelolaan sampah yang tak kunjung selesai, akibatnya penumpukan sampah terjadi dimana-mana. Bahkan kabar terkahir, pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru ditemukan unsur pelanggaran pidana oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau.

Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi Pelayanan Sampah Muhammad Isa Lahamid, permasalahan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru sangat kompleks, hal itulah diantaranya yang menjadi penyebab penghargaan Adipura tak kunjung di raih.

BACA JUGA  Polda Riau Beri Sinyal Penetapan Tersangka Kasus Sampah di Pekanbaru

“Banyak permasalahan pelaksanaan pengangkutan sampah, mulai dari berulangnya penumpukan sampah, kemelut pemko dengan pihak ketiga, besarnya biaya pengangkutan, dan banyaknya indikasi penyelewengan dan tak kunjung juga pekanbaru mendapatkan Adipura”, ujar Muhammad Isa, Sabtu (16/1/).

Politisi PKS itu juga meminta kepada walikota untuk meninjau kembali sistem pengangkutan sampah yang diserahkan kepada pihak ketiga, karena menurutnya anggaran besar yang dialokasikan tidak berbanding lurus dengan hasil yang diharapkan.

“Saya minta walikota pertimbangkan ulang penggunaan pihak ketiga untuk pengangkutan sampah secara besar besaran”, tuturnya.

BACA JUGA  Oknum Perwira Polisi Ditangkap karena Isap Sabu di Mobil, Terekam CCTV dan Viral

Lanjutnya lagi, strategi pengelolaan sampah dengan mengalihkan ke kecamatan bisa menjadi solusi perubahan sistem. Selain itu, pemko harus lebih serius mengoptimalkan pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, and Recycle) atau TPS-3R di wilayah Kota Pekanbaru.

“Walikota harus rubah strategi penanganan sampah, pengelolaan sampah dari pihak ketiga harus dialihkan ke kecamatan seperti zaman Pak Herman, dan menekankan pada upaya pemanfaatan sampah/barang bekas dengan penguatan fungsi TPS 3R secara serius,” tutupnya.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here