Riauhub.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja mengeluarkan aturan baru terkait pajak atas penjualan pulsa, kartu perdana, voucher belanja, hingga token listrik. Namun ia menegaskan, dalam aturan tersebut tak ada pemungutan pajak baru.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2021, yang diteken Sri Mulyani 22 Januari 2021 dan mulai berlaku pada 1 Februari 2021.

Dalam akun Instagram pribadinya @smindrawati, Sri Mulyani menegaskan ketentuan tersebut tak akan berpengaruh terhadap harga pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher. Menurutnya, selama ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas pulsa hingga token listrik sudah berjalan.

“Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer sudah berjalan. Jadi tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, token listrik, dan voucer,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari akun Instagramnya, Sabtu (30/1).

BACA JUGA  Viral Kalung Antivirus Covid-19, #KalungAntiBego Jadi Trending di Twitter

Dia melanjutkan, PMK 6/2021 itu bertujuan untuk menyederhanakan pengenaan PPN dan PPh atas pulsa, kartu perdana, hingga token listrik.

“Ketentuan tersebut bertujuan menyederhanakan pengenaan PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer, dan untuk memberikan kepastian hukum,” katanya.

Penjelasan mengenai berita pemajakan atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucher.
(PMK 06/PMK.03/2021) dari instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani klik disini

Adapun penyederhanaan pemungutan PPN untuk pulsa dan kartu perdana dilakukan sebatas sampai pada distributor tingkat II (server).

“Sehingga distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi,” kata dia.

Untuk token listrik, Sri Mulyani menegaskan, PPN tidak dikenakan atas nilai token.

BACA JUGA  BLT UMKM Rp 2,4 Juta Cair Maret 2021, Simak Syarat hingga Cara Mendapatkannya

Namun hanya dikenakan atas jasa penjualan/komisi yang diterima agen penjual.

Untuk voucher, PPN tidak dikenakan atas nilai voucher. Hal ini karena voucher adalah alat pembayaran setara dengan uang.

Sehingga PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan/pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual.

Sedangkan terkait PPh, dikenakan PPh Pasal 22 pembelian oleh distributor pulsa dan PPh Pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucer, merupakan pajak di muka bagi distributor atau agen yang dapat dikreditkan atau dikurangkan dalam SPT Tahunan.

“Jadi tidak benar ada pungutan pajak baru untuk pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher,” tegasnya.

“Pajak yang Anda bayar juga kembali untuk rakyat dan pembangunan. Kalau jengkel sama korupsi -mari kita basmi bersama…!” tulis Sri Mulyani.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here