Riauhub.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) untuk menyalurkan dana Program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Riau.

Untuk tahap I, program BSPS 2021 akan dialokasikan untuk membedah sebanyak 1.305 unit rumah miliki masyarakat yang tidak layak huni.

“Kami siap bekerjasama dengan BNI untuk mensukseskan penyaluran dana program BSPS di Provinsi Riau,” ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Sumatera III Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Zubaidi dalam keterangan tertulis, Senin (8/2/2021).

Zubaidi menerangkan, BNI telah cukup memiliki pengalaman yang baik dalam menyalurkan dana BSPS kepada masyarakat. Tercatat, BNI telah ditunjuk sebagai bank penyalur dana BSPS sejak tiga tahun terakhir, yakni pada 2018-2020.

Khusus di Riau pada 2021 ini, Direktorat Jenderal Perumahan akan menyalurkan dana BSPS pada tahap pertama kepada masyarakat untuk membedah sebanyak 1.305 unit rumah tidak layak huni. Adapun para penerima bantuan program bedah rumah ini tersebar di 9 kabupaten/kota dan akan dilanjutkan lagi pada tahap kedua.

BACA JUGA  SKB 3 Menteri Terkait Seragam Sekolah, Bagaimana Nasib Baju Teluk Belanga di Riau?

“Kami berharap tahun ini BNI dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam proses penyaluran dana BSPS Tahun 2021 di provinsi Riau,” pungkasnya.

Realisasi Program Bedah Rumah Capai 93 Persen dan Serap 287 Ribu Tenaga Kerja

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Perumahan terus menggulirkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan Bedah Rumah dengan alokasi anggaran Rp 4,78 triliun. Hingga 26 November 2020, realisasi BSPS sudah 93,46 persen senilai Rp 4,47 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 287.006 orang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, program BSPS atau Bedah Rumah ini dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT). Tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” tuturnya, Senin (30/11/2020).

BACA JUGA  Kemenag Tetapkan Aturan Pantau Hilal saat Pandemik Covid-19

Di Yogyakarta, Kementerian PUPR mengalokasikan penerima bantuan program Bedah Rumah sebanyak 5.000 rumah tidak layak huni. Dari angka tersebut, sekitar 3.555 unit rumah sudah selesai dibangun.

“Kami terus berupaya melaksanakan pembangunan perumahan untuk masyarakat di Provinsi DI Yogyakarta dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan,” ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa III Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Mochammad Mulya Permana.

Mulya menyatakan, masih ada 1.445 unit rumah di Yogyakarta yang masih dalam proses penyelesaian pembangunan. “Tapi kami optimis dengan dukungan masyarakat yang bergotong royong serta pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) pembangunan rumah tersebut bisa selesai tepat waktu,” ungkapnya.

Ditambahkannya, BP2P Wilayah Jawa III akan menerjunkan petugas dari Satuan Kerja serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan. Apalagi saat ini pekerjaan fisik untuk pembangunan berjalan efektif tersisa sekitar satu bulan saja. 

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini