Pekanbaru – Mantan Kadis CKTR Kuansing divonis 7 tahun penjara karena terbukti korupsi proyek ruang pertemuan hotel.

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan ruang pertemuan Hotel Kuansing yang merugikan negara Rp5 miliar lebih, kembali digelar Jumat (27/8/2021) sore.

Agenda sidang kali ini adalah pembacaan vonis atau putusan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang diketuai hakim Iwan Irawan.

Duduk sebagai terdakwa, mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Fahruddin.

Majelis hakim menyatakan dirinya terbukti bersalah melakukan perbuatan rasuah, sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fahruddin dengan pidana penjara selama 7 tahun,” tegas hakim ketua.

Selain itu, hakim juga menghukum terdakwa Fahruddin membayar denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan, dan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan.

Selain Fahruddin, majelis hakim juga menghukum terdakwa lainnya dalam perkara ini, Alfion Hendra selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pembangunan Hotel Kuansing. Dia divonis 3 tahun penjara subsider 3 bulan kurungan badan.

Fahruddin dan Alfion Hendra tidak dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara. Kerugian negara dibebankan kepada Direktur PT Betania Prima, Robert, rekanan proyek pembangunan ruang pertemuan Hotel Kuansing.

Kedua terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut hakim, hal memberatkan hukuman adalah tindakan kedua terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga.

Atas putusan itu, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Hukuman terhadap Fahruddin dan Alfion Hendra lebih ringan jika dibandingkan tuntutan JPU.

Dalam persidangan dengan agenda tuntutan pada, Jumat (6/8/2021) lalu, JPU dari Kejari Kuansing Teguh Prayogi SH MH menghukum Fahruddin dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

BACA JUGA  Eks Sekda Riau Dituntut 7,5 Tahun Bui Terkait Dugaan Korupsi Rp 1,8 M

Ssmentara terdakwa Alfion Hendra dituntut pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan. Dia juga dituntut membayar denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

JPU juga tidak menghukum kedua terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara. Uang pengganti dibebankan kepada Direktur PT Betania Prima, Robert, rekanan proyek pembangunan ruang pertemuan Hotel Kuansing.

“Membebankan uang pengganti kepada almarhum Robert Tambunan selaku Direktur PT Betania Prima sebesar Rp5.050.257.046,21,” tutur JPU.
Sebelumnya dalam dakwaan JPU disebutkan, kedua terdakwa dinilai telah melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan melawan hukum. Kedua terdakwa juga dinilai memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

JPU memaparkan, perbuatan terdakwa merugikan negara Rp5.050.257.046,21. Kerugian itu diperoleh berdasarkan hasil penghitungan Ahli Penghitung Kerugian Keuangan Negara dari Universitas Tadulako tahun 2020.

JPU menjelaskan, dugaan korupsi terjadi pada 2015. Ketika itu Fahruddin selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuansing dan juga Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuansing dan juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuansing.

Penunjukan Fahruddin berdasarkan keputusan Bupati Kuansing, H Sukarmis, dengan nomor Ktsp. 7/2015 tertanggal 2 Januari 2015. Untuk kegiatan pembangunan ruang pertemuan Hotel Kuansing, Fachruddin menunjukan Burhanuddin sebagai PPK. Adapun pagu anggaran sebesar Rp13.100.250.800.

Namun pada 27 Maret 2017, Fahruddin memecat Burhanuddin sebagai PPK. Selanjutnya Fahruddin menunjuk dirinya sendiri sebagai PPK menggantikan Burhanuddin.

Selanjutnya, Fahruddin menunjuk Alfion Hendra sebagai PPTK pembangunan ruang Pertemuan Hotel Kuansing. Pada Juni 2015, Fahruddin menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi sebesar Rp13.099.786.000.

Atas hal itu, Fahruddin bersurat kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar dilaksanakan proses lelang. Salah satu paket pekerjaan adalah pembangunan ruang pertemuan Hotel Kuansing. HPS atas pekerjaan pembangunan ruang pertemuan Hotel Kuansing ditetapkan dan ditandatangani oleh Fahruddin selaku PPK dengan nilai Rp13.099.786.673,36. Kemudian angka itu dibulatkan menjadi Rp13.099.786.000.

BACA JUGA  Tangkap Mafia BBM di Dumai, Polisi Usut Dugaan Keterlibatan SPBU

JPU menyebut, dalam menyusun dan menetapkan HPS pembangunan ruang pertemuan Hotel Kuantan Singingi, Fahruddin tidak memisahkan kegiatan pengadaan barang berupa peralatan dan mesin dengan kegiatan pekerjaan konstruksi berupa gedung dan bangunan.

Untuk mengerjakan kegiatan itu, 19 Juni 1015, ditugaskan Pokja 21 ULP untuk laksanakan lelang. Ketuanya ditunjuk Alfion Hendra. Satu bulan kemudian, diumumkan pemenang lelang adalah PT Betania Prima yang dipimpin Robert Tambunan dengan harga negosiasi sebesar Rp12.593.428.000.

Masa kerja kegiatan adalah selama 133 hari kalender terhitung tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Dalam pekerjaannya, rekanan menyerahkan jaminan pelaksanaan Rp629 juta lebih. Selain itu, pada kegiatan ini terjadi keterlambatan pembayaran uang muka oleh PPTK, sehingga berdampak pada keterlambatan progres pekerjaan.

PT Betania Prima selaku rekanan juga tidak pernah berada di lokasi selama proses pengerjaan proyek tersebut. Mereka hanya datang saat pencairan pembayaran pekerjaan setiap terminnya, dalam hal ini dihadiri Direktur PT Betania Prima.

Hingga masa kontrak berakhir, pekerjaan tidak mampu diselesaikan rekanan. Rekanan hanya mampu menyelesaikan bobot pekerjaaan sebesar 43,898 persen dan total yang telah dibayarkan Rp5.263.454.700. Atas hal itu, PT Betania Prima dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan sebesar Rp352 juta. Namun, PPTK tidak pernah menagih denda tersebut.

Tidak hanya itu, PPTK juga tidak melakukan klaim terhadap uang jaminan pelaksanaan kegiatan yang dititipkan PT Betania Prima di Bank Riau Kepri sebesar Rp629 juta. Mestinya, uang tersebut disetorkan ke kas daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing.

Hal itu dikarenakan, sejak awal kegiatan, Kepala Dinas CKTR Kuansing selaku KPA tidak pernah membentuk tim Penilai Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Sehingga, tidak pernah melakukan serah terima terhadap hasil pekerjaan, dan saat ini hasil pekerjaan tersebut tidak jelas keberadaannya. Dengan demikian, Hotel Kuansing itu belum bisa dimanfaatkan. Hasil perhitungan kerugian kerugian negara kerugian 5.050.257.046,21.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here