Indragiri Hilir – Mantan Bupati Indragiri Hilir, Riau, Indra Mukhlis mengajukan praperadilan ke PN Tembilahan. Gugatan dilayangkan karena menilai penetapan tersangka cacat hukum.

Pengacara Indra Mukhlis, Yudhia Perdana Sikumbang mengatakan gugatan diajukan pada 21 Juni 2022 lalu. Dalam gugatan itu, tim kuasa hukum menilai ada keganjilan di kasus tersebut.

“Kami menilai ada keganjilan yang telah dilakukan jaksa dalam menetapkan klien kami sebagai tersangka. Di mana jaksa dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir (Inhil) menetapkan tersangka pada tanggal 16 Juni 2022 berdasarkan surat Nomor : TAP-02/L.4.14/FD.1/06/2022,” kata Yudhia, Selasa (5/7/2022).

Kejanggalan itu, kata Yudhia, karena jaksa dalam bantahan dan jawaban pada sidang praperadilan mengantongi bukti surat dari notulen diskusi ekspos hasil perhitungan kerugian negara Rp.1,157.280.695.00. Hal itu sesuai laporan hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 17/LHP/XXI/06/2022 tanggal 27 Juni.

“Ini tentu bertentangan Keputusan MK No 25/PUU-XIV/2016 yang pada intinya menyatakan bahwa frasa ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa ‘dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss) bukan potensi ataupun perkiraan kerugian keuangan negara (potential loss),” katanya.

Yudhia sebagai tim kuasa hukum menilai sangat janggal terkait penetapan tersangka Indra Mukhlis. Sebab mantan Bupati Inhil 2 periode itu lebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka baru keluar hasil kerugian negara.

“Jadi ini secara logika tangkap dulu baru cari bukti, apakah seperti itu? Tentu kami berharap dalam persidangan Praperadilan ini permohonan kami dikabulkan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini,” kata Yudhia.

Sidang perdana praperadilan sendiri telah dibacakan di PN Tembilahan, Senin (5/7) kemarin. Sidang masih dilakukan hari ini dengan agenda replik dan duplik.

BACA JUGA  2 Begal Sadis Beraksi di Kebun Sawit Riau Didor Kakinya

Sebelumnya jaksa menetapkan Indra Mukhlis sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu terkait dugaan korupsi dana penyertaan modal di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Bahwa hari ini, Kamis (16/6), tim penyidik Kejari Indragiri Hilir melakukan ekspose dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal pada BUMD di Kabupaten Indragiri
Hilir, yakni PT Gemilang Citra Mandiri,” ujar Kasi Penkum Kejati Riau, Bambang kepada wartawan.

Bambang menyebut dugaan korupsi dana penyertaan modal itu terjadi di tahun 2004-2006 lalu. Di mana sebelumnya telah dilakukan penyidikan umum.

Berdasarkan hasil penyidikan umum tim penyidik Kejari Indragiri Hilir melakukan pemeriksaan sekitar 40 orang saksi dan 2 orang ahli. Termasuk telah melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyertaan modal pada PT Gemilang Citra Mandiri atau GCM.

“Telah dilakukan pemeriksaan saksi dan penyitaan dokumen terkait penyertaan modal PT GMC tahun 2004-2006 yang berasal dari APBDP Tahun 2004 Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 4,2 miliar,” kata Bambang.

BACA JUGA  Mengaku Dapat Bisikan, Ayah Kandung di Siak Riau Tega Cabuli Anak Kandungnya

Dari hasil ekspose tersebut tim penyidik Kejari Indragiri Hilir berpendapat bahwa telah menemukan pelaku tindak pidana korupsi dengan menemukan dua alat bukti. Berdasarkan alat bukti tersebut penyidik mengeluarkan surat penetapan tersangka.

“Kedua tersangka yaitu ZI selaku Direktur PT Gemilang Citra Mandiri (GCM) dan IM (Indra Mukhlis) selaku Bupati Indragiri Hilir periode 2003-2013,” kata Bambang.

Setelah penetapan tersangka penyidik mengeluarkan sprindik khusus atas nama kedua tersangka. Di mana diduga ada kerugian negara Rp 1,1 miliar lebih.

Setelah ditetapkan jadi tersangka, Indra Mukhlis ditahan usai pemeriksaan sebagai tersangka, Kamis (30/6) petang.

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini